GURU PROFESI ATAU BIROKRASI

GURU PROFESI ATAU BIROKRASI Dr. Salman Munthe, M.Si Kepala MTsN 2 Medan

Oleh: Dr. Salman Munthe, S.Pd,.M.Si

Medan, (Inhum) Sejak bergulirnya otonomi daerah (OTDA) yang dianggap sebagai salah satu bentuk domokrasi yang masing-masing daerah diberikan kewenangan memilih kepala daerah secara bebas maka tidak heran pergeseran terjadi dalam dunia pendidikan yang dulu guru adalah pusat penyalur ilmu pengetahuan terhadap peserta didik, yang dapat digugu sebab budi pekerti dan akhlak yang terjaga dengan baik sehingga layak dijadikan panutan dan diikuti semua pesan dan petuah yang ke luar dari ucapannya, kini guru diera otonomi daerah jauh terjadi perubahan yang sangat signifikan,  guru bukan lagi sebagai agen pengetahuan tapi agen kepentingan politik yang berujung menjadi perangkat birokrasi gaya baru yang tidak lagi bisa digugu apalagi ditiru sebab para pejabat yang berlatar belakang guru telah banyak tersandung kasus yang berkenaan dengan penyalah gunaan wewenang jabatan yang ia emban setelah ia diangkat dari hasil time sukses para kandidat bupati/wali kota/gubernur yang menang dalam pilkada, harus kita pahami pergeseran nilai-nilai yang terjadi saat ini terutama bagi kaum guru/ dosen sangat disayangkan sebab tidak ada lagi indevendensi mereka untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang telah menyimpang dari konstitusi, apalagi mengkritisi menyangkut tentang dunia pendidikan saat ini yang kita rasakan terus mengalami penurun kualitas dari tahun –ketahun ini semua disebabkan bercampurnya kepentingan politik dalam dunia pendidikan, sehingga pimpinan sekolah bukan lagi orang –orang yang mumpuni dalam keilmuan apalagi pengalaman melainkan orang-orang yang tabah siang dan malam berjibaku demi memperjuangkan pasangan balon kepala daerah yang diusung bisa menduduki jabatan yang pertama atau yang kedua sehingga kursi petahana kepala sekolah atau jabatan lainnya dapat dipertahankan selama sang kepala daerah masih duduk manis di kursi kekuasaanya.

Tapi nasib bisa berkata lain, yang diusung bisa jadi belum punya kans sehingga tidak terpilih menjadi kepala daerah, lalu nasib guru bisa berobah derastis yang dulu menjabat kepala sekolah, kepala dinas atau jabatan empuk lainnya bisa saja terbang dengan sia-sia, non job satu-satunya tempat yang disuguhkan kepadanya bisa-bisa rumah sakit jiwa menjadi tempat sementara untuk memperbaiki sistem syaraf yang mulai terganggu, ini lah konsekwensi guru yang menjadi prangkat birokrasi, semuanya sesaat dan bukan menjadi jaminan untuk selamanya politik bukan wadah bagi guru, ia tetap tegar dengan dedikasi keilmuan dan tidak bisa ditukar dengan jabatan politik apapun, kedudukan guru sangat mulia pengetahuan terus diasah agar sesuai dengan pekembangan jaman dan perkembangan generasi saat kini, kemulian seorang guru tidak pernah luntur ditelan jaman dimanapun akan tetap menjadi kenangan memiliki anak yang tersebar dimana-mana sungguh mulia tapi kenapa mudah tergiur dengan bujuk rayuan yang hanya sesaat, inilah tantangan para guru kita saat ini.

 Guru dalam dilema

Profesi guru sangat dilematis sebab guru dan pimpinan sekolah tidak lagi seirama untuk menunaikan kewajiban mencerdaskan generasi bangsa memang keduanya satu profesi tapi beda visi dan misi, makna beda visi dan misi bisa dilihat dari arogansi yang dipamerkan pimpinan sekolah kepada bawahannya sebab ia merasa diangkat oleh pejabat yang di atasnya (kepala dinas pendidikan) oleh sebab ia berjasa dahulu membantu secara tidak terbuka pemenangan sang balon kepala daerah setelah balon kepala daerah duduk dalam jabatannya disanalah bagi-bagi kekuasaan disemai termasuklah jabatan kepala sekolah, lalu apa yang terjadi ia hanya tunduk dan takut kepada kepala dinas atau kepala daerah dan tidak pernah menyahuti apa kepentingan para guru yang seidealnya juga paham betul perkembangan demokrasi saat ini tetapi oleh sebab profesi guru adalah panggilan jiwa untuk dapat meneruskan cita-cita bangsa menjadi lebih maju dan punya kekuatan ekonomi dan pertahanan, bukan sebagai kaki tangan kepala daerah, jika memang pemandangan ini terus berlanjut dihawatirkan pendidikan kita jauh ketinggalan dari masa yang lalu apalagi mampu bersaing dengan negara lain, saatnya kita merubah diri dengan benar-benar menjadi generasi yang punya iktikat baik bagi kemajuan banga dan negara, pendidikan harus kembali seperti dahulu sentralistik semua diatur oleh pusat agar tidak menjadi terkontaminasi politik, coba kita lihat semua balon-balon kepala daerah selalu mengusung thema, pendidikan gratis, pemberian beasiswa bagi warga  dan banyak lagi promosi murahan yang ditebar demi mendapat dulangan suara, dihawatirkan satu  saat kita  akan menjadi bangsa yang besar  akan tetapi menjadi penonton di negara sendiri sebab pengetahuan tidak berkembang karena semua digiring ke ranah politik, kasus Ujian Nasional (UN), setiap kepala daerah tidak berani membiarkan peserta didik didaerahnya tidak lulus 80%, tentunya ini menjadi aib bagi dirinya yang tidak mampu mengatasi persoalan kualitas pendidikan di daerah kekuasaannya, untuk bisa mengatasi persoalan agar semua peserta didik lulus dengan predikat memuaskan disana terjadi praktek-praktek haram, pembiaran dan permainan-permainan kotor, dalam bentuk pemberian kunci jawaban dan macam cara untuk dapat meluluskan peserta didik, penomena ini sudah berlalu terlalu jauh dari nilai-nilai etika, budaya dan kebiasaan bangsa timur yang punya tata kerama sopan santun dan malu melakukan kecurangan dan sebuah aib jika penomena ini terus dibiarkan dan menjadi kebiasaan yang turun temurun sehingga sulit untuk dibasmi.

Peserta didik juga tahu permainan ini setidaknya masing-masing peserta didik tentunya memiliki kakak/abang disekolah dimana ia dididik, berita miring tentang pemberian kemudahan bagi siswa yang melaksanaan UN, telah sampai ke kuping mereka, dalam hal ini peserta didik tidak lagi termotivasi untuk melajar lebih giat untuk menghadapi UN akan tetapi sebaliknya dalam benak mereka besok juga ada mukjizat dari guru-guru yang dulu begitu galak, idealis malah jadi soponsor tunggal ikut mensukseskan program titipan pemerintah daerah dengan dalih ini anak bangsa kita dan wajib diselamatkan, sebegitukah bobrok dan buram dinamika pendidikan kita di atas kertas kurikulum kita nomor wahid tidak tanggung-tanggung belum genap 5 tahun kurikulum sopasti sudah ada perubahan sebab jika tidak berarti sang pemangku jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tidak ada kerjaan jadi salah satu kerjaan utama adalah mengotak atik kurikulum agar terlihat program terus berjalan, alangkah naib sebuah negeri yang telah dibebaskan oleh para pejuang yakni para pahlawan kita yang telah siap mati demi NKRI, tapi buah perjuangan mereka dinodai dengan perilaku pandir yang membuat generasi kedepan tidak memiliki kemampuan apa-apa pola pendidikan kita telah mengajari kecurangan dan para pendidiknya sudah tidak murni sebagai sosok guru melainkan perangkat birokrasi yang selalu bersentuhan dengan aroma politik.

Guru perangkat birokrasi

            Semua orang diberikan kebebasan berserikat dan berkumpul, diberikan kebebasan untuk memilih mana yang terbaik dalam hidupnya, tidak ada batasan bagi guru untuk mengikuti perkembangan dinamika perpolitikan yang saat ini terus dalam perubahan, sosok guru juga harus memahami perkembangan baik domestik maupun internasional dan ini kelebihan guru, maka guru dikatakan sumber ilmu pengetahuan, disisi lain guru dijadikan objek pencitraan yang signifikat untuk perangkat kekuasaan bahkan para guru telah berkiprah dalam suatu wadah yang tidak hanya di payungi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), tapi banyak lagi wadah-wadah persatuan guru yang lain  tentunya perkumpulan ini hanya menguatkan kiprah guru dalah kancah politik praktis yang tidak lain pendekatan kekuasaan dalah segala perhelatan pilkada, legislatif maupun pemilihan presiden, hijranya kaum pemikir dari kancah pengetahuan menjadi politik praktis menjadikan guru tidak konsisten dengan tujuan awal ingin mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa menjadi anak-anak yang mandiri, berketerampilan dan berpengetahuan.

            Mendidik tidak lepas dari sentuhan nurani yang mampu mentrasfer pengetahuan kepada peserta didik dalam audiens yang berbeda latar belakang, keinginan dan minat keterampilan ini tidak didapatkan oleh orang-orang yang berlagak menjadi guru, guru profesioanal yang dimaksudkan adalah guru yang bisa memahami kondisi peserta didik seperti yang telah diulas di atas, maka tidak heran dewasa ini banyak bermunculan guru-guru yang kita tidak tahu dari mana latar belakangnya, sebab pemerintah telah memberikan sedikit harapan perubahan pendapatan melalui program sertifikasi sehingga profesi guru yang dahulu dianak tirikan dalam pekerjaan tapi saat ini malah diidolakan sebab sudah semakin sejahtera kehadiran guru-guru dadakan oleh sebuah keinginan kesempatan mendapatkan sertifikasi alias memperbaiki tarapkehidupan maka guru-guru yang seperti ini menjadi perusak harkat guru dan ia bisa ambigu satu sisi guru tapi disisi lain ia pelaku politik peraktis yang selalu ingin menjual nama guru demi kepentingan diri dan kelompoknya.

            Kita sebagai guru yang dulunya memang ditempah sebagai seorang guru melalui pendidikan formal harus- berhati-hati terhadap susupan guru yang secepat kilat mendapatkan sertifikat pendidik dari institusi yang juga tidak punya moral pendidikan. Minggu, 14 April 2019, (SM)

           

209 DIBACA

Bupati Lepas 388 Jemaah Calon Haji Kabupaten Labuhanbatu

Gembira Melayani Dhuyufurrahman

Pengajian Untuk Silaturrahim, Kebersamaan dan Peningkatan Kualitas Iman

Masih Banyak yang Cukup Membutuhkan

Soal Orang Tua Asuh, Para Guru Siap Memberi Dukungan Penuh