BerandaProfilUnit KerjaProduk HukumDataBerita & MediaLayananArtikelPembina
BerandaProfilUnit KerjaProduk HukumDataBerita & MediaLayananArtikelPembina
Kamis, 20 Juni 2013
      

UNDANG-UNDANG

  • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme,1999

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris,1997

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Daerah

  • Undang-Undang Republik Indonesia 1946 Nomor 22 Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

    •     Bagikan    

    Kamis, 8 Maret 2012






    Lihat versi mobile
    ©2011 Kementerian Agama Republik Indonesia